International Journal of Scientific & Technology Research

Home About Us Scope Editorial Board Blog/Latest News Contact Us
10th percentile
Powered by  Scopus
Scopus coverage:
Nov 2018 to May 2020


IJSTR >> Volume 8 - Issue 5, May 2019 Edition

International Journal of Scientific & Technology Research  
International Journal of Scientific & Technology Research

Website: http://www.ijstr.org

ISSN 2277-8616

Integrated Career Pattern Hope Of Bureaucration In The Future

[Full Text]



Burdan Ali Junjunan; Dadang Suwanda



Career Patterns, State Civil Apparatus (ASN) and government employees (PNS).



In carrying out public service duties, government duties, and the task of development, the State Civil Apparatus (ASN) employees must have professional capabilities as individuals as set out in ASN management based on the merit system. The absence of a clear career pattern arrangement will result in the low performance of government employees (PNS) and consequently have a low quality of public services, even resulting in service users having to pay a high cost economy. Career development through a good career pattern can encourage employees to grow and develop according to professionally owned competencies. Employees will be motivated to perform well which contributes to the improvement of agency performance. In addition to the above, there is a clear career pattern that also provides career security for structural and functional officials in the central and regional government. Career patterns are used as a guideline or reference in the appointment of someone to a certain position by referring to the position competency standards held, so that the process of transferring, promoting, transferring and demoting government employees (PNS) is better organized. Career patterns may no longer depend on the policies of the leadership of the institution. Clear career patterns in the area will also have a positive impact on the political climate in the region, where officials will be neutral when regional elections are held. Therefore policies need to be formulated regarding the career pattern of civil servants as a guide in the management of career patterns of civil servants that are selective, fair and competitive.



[1]. Arikunto, S & Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

[2]. Dalil, Soendoro 2002, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:

[3]. Handoko. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

[4]. Hani T., Handoko dan Reksohadiprodjo. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE.

[5]. Irianto, Jusuf. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Insan Cendekia.

[6]. Khotimah, Khusnul, Purwoko, dan Setiyono, Budi. 2013.

[7]. Nainggolan, H, 1987, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: PT. Pertja.

[8]. Prahoto. 1987. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gunung Agung. Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.

[9]. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
[10]. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

[11]. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Republik Indonesia, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

[12]. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

[13]. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

[14]. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil.

[15]. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

[16]. Peraturan kepala badan kepegawaian negara Nomor 35 tahun 201 1 Tentang Pedoman penyusunan pola karier Pegawai negeri sipil,

[17]. Peraturan walikota yogyakarta Nomor 28 tahun 2016 Tentang Pola karier pegawai negeri sipil Di pemerintah kota yogyakarta

[18]. Peraturan Bupati Garut Nomor 45, 46 dan 47 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

[19]. Peraturan Bupati Garut Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pola Karir Pegawai Negrei Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

[20]. Peraturan bupati sumedang nomor 21 tahun 2018 tentang pola karier pegawai negeri sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

[21]. Siagian P Sondang. 1998. Manjemen Abad 21. Jakarta : Bumi Aksara

[22]. Soetjipto, Budi W., dkk., 2002. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia Yogyakarta: Amara Books.

[23]. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26- 30/V.7-3/99, tanggal 17 Januari 2014, tentang Batas Usia Pensiun PNS.

[24]. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.